24 Desember 2008

SAMBUT MUHARRAM

Sejumlah tokoh umat akan ikut serta untuk memberikan tausiyah dan seruan dalam Pawai Akbar Muharram 1430 H di Jakarta, Ahad, 4 Januari 2009 mendatang. Tausiyah/seruan dari para ulama, habaib, dan tokoh nasional itu diantaranya akan disampaikan oleh:
  • KH. Amarullah Ahmad
  • Ust. H. Fikri Bareno
  • KH. Mahmud Yunus
  • KH. Fadloli El Muhir
  • dr. Joserizal Jurnalis
  • Ust. H. Mashadi
  • Ir. Abdullah Sodiq
  • Ust. Jefri Al-Bukhori
  • KH. Syukron Makmun
  • Ust. H. Amli Wazir
  • Ir. Rahmat Kurnia, M.Si.
  • Ust. Farid Wajdi
  • Ust. Abu Ulya
  • Ust. Anwar Abbas
  • Ir. Ahmad Daryoko
  • Dr. Drajat Wibowo

Pawai Akbar yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia ini akan dilakukan serentak di kota-kota besar di Indonesia degan mengangkat tema, “Seruan Hijrah, Tinggalkan Sekularisme - Kapitalisme, Menuju Islam”.

Krisis datang lagi…!!! Dan akan terus berulang… Stop berharap pada kapitalisme. Saatnya perubahan total!!! Menuju Indonesia lebih baik.

29 November 2008

Dunia Internasional kecam serangan teroris di Mumbai


Serangan teroris di Mumbai, India, menuai kecaman dari dunia internasional. Dunia khawatir serangan itu akan memicu ketegangan yang telah ada sejak dulu antara India dengan Pakistan.

Presiden AS George W Bush mengungkapkan bela suangkawanya kepada rakyat India. Calon pengganti Bush, Barack Obama, juga memberi pernyataan.

“Serangan terkoordinir terhadap warga sipil tak berdosa ini menunjukkan betapa bahaya dan daruratnya serangan ancaman terorisme. AS harus terus memperkuat pertemanan dengan India dan negara-negara di seluruh dunia untuk mencabut dan menghancurkan terorisme,” ujar Obama seperti dilansir guardian.co.uk, Jumat (28/11/2008).

Di Moskow, Presiden Rusia Dmitry Medvedev juga mengeluarkan pernyataan. “Kami prihatin dengan pembunuhan yang terjadi dan kami menganggap aksi terorisme semacam ini berbahaya bagi tatanan dunia secara keseluruhan dan merupakan tantangan terhadap kemanusiaan,” ujar Medvedev.

Paus dan Sekjen PBB Ban Ki-moon juga mengutuk serangan tersebut.

Perdana Menteri Inggeris Gordon Brown tak mau ketinggalan. “Saya kira saya bicara kepada seluruh dunia yang terkejut dan marah dengan adanya pembunuhan orang-orang tak berdosa yang tragis itu. Saya telah menyampaikan rasa simpati dan dukungan saya kepada Perdana Menteri (Manmohan) Singh. Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk membantu Pemerintah India,” ujar Brown.

Komentar dari PM Singh yang menyalahkan kelompok teroris sebagai penyerang yang memiliki ‘jaringan luar’ seolah mengingatkan akan hari-hari gelap hubungan India-Pakistan. Pada masa itu, India selalu menganggap Pakistan berada di balik setiap penyerangan yang dilakukan oleh kelompok militan. India menyalahkan kelompok-kelompok yang dianggap telah didirikan oleh agen mata-mata Pakistan, The Inter-Service Intelligence (ISI), untuk membalas kekalahan Pakistan dari India di perang tahun 1971.

Sebuah serangan teroris kepada parlemen India pada Desember 2001 membangkitkan mobilisasi massa kedua negara dan hampir mengakibatkan peperangan. Oleh India, kesalahan ditimpakan kepada kelompok militan Kashmir yang berbasis di Pakistan. Pemerintah Pakistan sendiri juga mengecam keras kekerasan itu dan mengungkapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas terjadinya korban jiwa.

Sangat disayangkan, dunia malah diam ketika lebih dari satu juta kaum Muslim di Iraq dan Afghanistan menjadi korban kebrutalan teroris AS. Dunia internasional ramai membisu atas teroris nyata Amerika. Demikian juga ketika yang menjadi korban Lebih kurang 2.000 muslim dibunuh, diperkosa dan dibakar hidup-hidup dalam kerusuhan di Gujarat India Februari 2002, dunia membisu. Begitu juga saat Masjid Babri di Ayodhya dihancurkan oleh militan Hindu pada 1992, di mana dunia saat itu? (nl/sumber berita: detik.com, 28/11/08)

28 November 2008

Kerjasama KPK-FBI Memperdalam Penjajahan Amerika di Indonesia


[AL-Islam 431] Cengkraman Amerika di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, bisa dikatakan sejak zaman Presiden RI pertama hingga sekarang, Indonesia belum bisa melepaskan diri dari cengkraman penjajahan AS, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, keamanan maupun yang lain. Ketika isu terorisme belum reda, publik Indonesia dikejutkan dengan kerjasama KPK dan FBI (Federal Bureau of Investigation) dalam proyek yang disebut Pemberantasan Korupsi. Kerjasama itu dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua KPK, Antasari Azhar dan Deputi Direktur FBI, John Pistole di Gedung KPK di Jakarta, Selasa 18 Nopember lalu.

Kedua lembaga ini sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal pertukaran informasi, pelaksanaan program pemberantasan korupsi, pelatihan dan kursus, pertukaran ahli bidang intelijen dan investigasi, serta bimbingan teknis. Menurut ketua KPK, Antasari Azhar, inti dari kerjasama dengan FBI adalah pengembangan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia KPK. Kerjasama ini juga merupakan proses pembelajaran bagi KPK tentang sistem kerja dan organisasi FBI. Menurutnya, “FBI menjadi model pengembangan bagi KPK”.

Sebelum MoU kerjasama KPK dengan FBI ini, Kejaksaan Agung RI juga telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung AS untuk membantu dalam pembentukan satuan tugas tingkat tinggi pemberantasan korupsi di Indonesia. MoU tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan Michael Mukasey, Senin 5 Nopember lalu. Untuk itu AS menyediakan bantuan lebih dari US $ 750.000 dalam rangka membantu Kantor Kejaksaan Agung RI dalam membentuk satgas pemberantasan korupsi (www.thejakartapost.com).

Cengkraman AS Makin Dalam

Negeri ini sebenarnya telah banyak menjalin kerjasama dengan pihak asing. Berbagai kerjasama itu—khususnya dalam bidang politik, hukum dan keamanan—sebenarnya telah banyak memberikan pelajaran kepada kita, bahwa sebagian besar dari perjanjian itu, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, lebih menguntungkan pihak asing. Selalu ada imbalan yang pasti menguntungkan pihak asing. Pepatah mengatakan, “Is no free lunch,” alias “Tidak ada makan siang yang gratis”. Tengok saja perjanjian keamanan dengan Singapura (DCA), berbagai kerjasama militer dengan AS, kerjasama kontra-terorisme dan sebagainya.

Kerjasama dengan FBI sendiri telah beberapa kali dilakukan oleh lembaga pemerintahan di negeri ini. Sebagai contoh kerjasama dengan FBI dalam penanganan kasus terorisme, sebagaimana dalam kasus Bom Bali, JW Mariot dan sebagainya. Namun nyatanya, master mind (pelaku utama) Bom Bali dan berbagai misteri yang menyelimutinya sampai saat tidak terungkap. Contoh lain: kerjasama dengan FBI dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Kerjasama ini juga tidak memperlihatkan hasil yang diharapkan.

Sebenarnya FBI tidak sehebat yang dibayangkan banyak pihak. Hanya saja, karena faktor propaganda seolah-olah FBI itu hebat. Padahal di Amerika sendiri, selama puluhan tahun hingga hari ini FBI tidak berhasil mengungkap kasus pembunuhan Presiden AS John F Kennedy. Yang lebih fatal, peledakkan gedung WTC 9/11 juga di luar hendusan FBI hingga penyelidikannya pun dihentikan.

Ada yang mengatakan, bahwa kerjasama KPK dengan FBI adalah murni bantuan teknis dari FBI kepada KPK. Pertanyaannya, lalu apa untungnya bagi FBI dengan kerjasama seperti itu? Pertanyaan ini wajar karena pihak asing, khususnya AS, tentu tidak akan melakukan kerjasama atau memberikan bantuan kecuali mendapatkan keuntungan atau imbalan. Ini wajar saja, sebab dalam logika negara Kapitalis penjajah, prinsip utama dalam bekerjasama adalah manfaat. Keuntunganlah yang menjadi penentu kerjasama tersebut dilakukan. Jika tidak ada untungnya, maka tidak akan mungkin mereka mengadakan kerjasama. Pertanyaannya, lalu apa yang didapatkan FBI?

Kerjasama itu diharapkan banyak membantu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk mengembalikan aset yang dilarikan oleh koruptor ke luar negeri, khususnya ke AS. Menurut Deputi Direktur FBI, John Pistole, FBI memiliki ratusan agen dan analis di bidang korupsi. Karena itu, jika ternyata ada aset hasil korupsi warga Indonesia yang dibawa ke AS, FBI siap membantu upaya pelacakan sekaligus pembekuan aset tersebut. Jika ada koruptor dari Indonesia yang melarikan diri ke AS, FBI juga siap memberikan bantuan dalam hal pencarian.

Tetapi perlu dicatat, bahwa kemungkinan itu sangat sulit diwujudkan, jika Indonesia dengan AS tidak memiliki kerjasama dalam ekstradisi. Karena pemulangan koruptor yang diketahui berada di AS akan menemui kendala. Karena itu, ini lebih tepat merupakan harapan kosong. Sebab, dengan negara tetangga Singapura saja, meski ada kerjasama ekstradisi RI-Singapura, ternyata pemulangan para koruptor dari negeri itu ke Tanah Air belum pernah bisa diwujudkan.

Yang pasti, justru dengan kerjasama KPK-FBI ini, ditambah dengan kerjasama Kejaksaan RI dengan Kejaksaan AS, maka AS bisa dengan leluasa mengakses data seluruh pejabat dan aparatur negara. Dengan akses tersebut, AS mempunyai kartu As untuk membeli agen-agen mereka dari para pemegang apatur negara yang bekerja demi kepentingan mereka. Dengan data-data tersebut, AS bisa menggunakannya untuk mengangkat dan menyingkirkan siapapun aparat negara yang dikehendakinya. Jika ini terjadi, jangan heran jika para pejabat di negeri ini begitu takut dengan AS, bahkan jauh lebih takut daripada takut kepada Allah SWT. Maka tidak heran, jika pengkhianatan kepada Allah, Islam dan umatnya seringkali terjadi di negeri yang mayoritas Muslim ini. Mulai dari kasus Ahmadiyah, kartun Nabi hingga kasus-kasus pembantaian terhadap umat Islam.

Pendek kata, melalui kedok bantuan teknis, pelatihan SDM, pertukaran data dan informasi serta pelatihan intelijen, jelas AS bisa mencengkram negeri ini lebih dalam. Setidaknya, melalui FBI, AS memiliki kesempatan untuk menanamkan chips-chips di dalam tubuh lembaga penegak hukum negeri ini yang suatu saat bisa diaktifkan sesuai dengan kepentingannya. Selain itu, mencetak SDM yang memiliki cara pandang dan paradigma sebagaimana yang dimiliki AS juga merupakan kesalahan fatal dari pilihan kebijakan.

Haram Bekerjasama dengan Negara Kafir Penjajah

Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam kasus seperti ini. Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur’an:

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang di luar kalangan kalian sebagai teman kepercayaan kalian (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadaratan atas kalian. Mereka menyukai apa saja yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa saja yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat (Kami) jika saja kalian memahaminya.” (QS Ali Imran [3]: 118).

Ibn Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibn Katsir, menjelaskan bahwa bithânah seseorang adalah orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam orang tersebut. At-Thabari, dalam tafsirnya, Tafsir at-Thabari, menjelaskan bahwa bithânah seseorang adalah orang yang bisa mengetahui rahasia-rahasianya dan mengetahui orang-orang jauh maupun kerabat-kerabat dekatnya. Imam Jalalain juga menjelaskan, bahwa bithânah adalah orang-orang yang dijadikan teman kepercayaan sehingga bisa mengetahui rahasianya.

Ayat ini dengan jelas dan tegas melarang kita untuk menjadikan orang-orang Kafir, apalagi Kafir penjajah sebagai orang dekat dan kepercayaan kita, sehingga bisa mengetahui urusan dalam dan rahasia-rahasia kita. Memberikan akses kepada AS, melalui FBI, untuk mengetahui data dan rahasia negara merupakan fakta yang dijelaskan oleh ayat ini. Sebab, kerjasama dengan FBI itu artinya menjadikan mereka sebagai orang dekat dan kepercayaan di negeri ini, sehingga memungkinkan mereka mengetahui urusan dalam dan rahasia negeri ini. Karena itu, hukumnya jelas haram.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

]وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا[

”Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang Mukmin.” (QS an-Nisa’ [4]: 141).

Ayat ini dengan tegas juga melarang, dengan larangan yang bersifat permanen (nafy at-ta’bid), sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafadz: wa lan yaj’ala (sekali-kali tidak akan pernah). Larangan secara permanen memberikan jalan (peluang/kesempatan) kepada orang-orang Kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin. Dengan kata lain, ayat ini mengharamkan kita memberikan peluang sekecil apapun yang memungkinkan kaum Kafir untuk menguasai kaum Mukmin dan menancapkan cengkeramannya di negeri-negeri kaum Muslim, termasuk di negeri ini. Dengan menjalin kerjasama dengan FBI, KPK telah membuka jalan (peluang/kesempatan) kepada AS untuk mencengkram negeri ini lebih dalam.

Lebih dari itu, AS adalah negara yang berstatus sebagai negara Kafir harbi, karena telah memaklumkan perang terbuka kepada umat Islam, baik dalam perang melawan terorisme, maupun pendudukannya di Irak, Afganistan dan operasi militernya di Pakistan. Dengan statusnya sebagai negara Kafir harbi, umat Islam di wilayah manapun, termasuk Indonesia, tidak boleh melakukan kerjasama apapun dengan AS.

Wahai Kaum Muslim:

Masalah korupsi itu akan tetap mengakar di dalam kehidupan masyarakat dan aparatur negara, selama Sekularisme dengan asas manfaat tetap menjadi akidah yang diterapkan untuk menjalakan negara dan kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Sampai saat ini, AS sendiri tidak mampu menyelesaikan korupsi di negerinya sendiri, karena faktor yang sama. Sekitar 7 dari 10 rakyat AS mengatakan, bahwa pemilihan pejabat negara terlalu menghamburkan uang (47% mengatakan, bahwa mereka mengeluarkan ”uang terlalu besar”). Dengan budaya seperti itu, korupsi juga menjadi bagian dari budaya politik dan birokrasi di AS. Dengan budaya yang bobrok seperti itu, bagaimana mungkin mereka mengajarkan kebaikan kepada kita?

Sesungguhnya penanganan dan pemberantasan korupsi itu akan menjadi perkara yang mudah ketika Islam dan syariatnya digunakan untuk mengatur negeri yang mayoritas Muslim ini. Dengan ketakwaan kepada Allah, seseorang akan merasa takut dan terus-menerus diawasi oleh Allah. Dari sanalah, lahir budaya self control (kontrol dari dalam) dan waskat (pengawasan melekat). Selain itu, lingkungannya yang dipenuhi dengan orang-orang yang bertakwa dan amanah juga tidak memungkinkan berkembangnya budaya korupsi. Disamping penegakan hukum yang tidak tebang pilih atau pandang bulu oleh negara akan membuat siapapun tidak berani melakukan tindakan tercela itu.

Inilah tiga pilar tegaknya hukum Islam: (1) Ketakwaan pribadi, yang melahirkan self control; (2) Pengawasan masyarakat atas dasar ketakwaan, yang membentuk lingkungan kerja dan kinerja yang sehat dan amanah; (3) Penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan pandang bulu, yang bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Inilah tiga pilar yang menjadikan sistem Islam bisa bertahan berabad-abad, yang paling bersih dalam sejarah peradaban manusia manapun sepanjang sejarah.

Jika kita sudah muak dengan korupsi yang telah berurat-berakar di negeri ini, dan jika kita sudah rindu dengan kehidupan yang bebas korupsi, maka inilah saatnya kita menyingsingkan lengan baju dan bahu membahu menerapkan syariah Islam, tentu saja dalam naungan Khilafah Rasyidah. Wallâhu a’lam. []

Komentar al-islam:

Tidak Menutup Peluang di Kabinet SBY Ada yang Jadi Agen CIA (Detik.com, 25/11/2008).

Keagenan mereka bisa dibuktikan oleh ketundukan mereka pada AS dan agenda liberalisasinya.

Sudah Rusak Sistemnya, Rusak Para Pejabatnya Lagi!

Komentar Politik:

Wakil rakyat benar-benar nggak punya malu, kinerja dan perilakunya jelek tapi minta anggaran 2009 dinaikkan. Ketua Padmanagri Moestahid Astari: Saya nggak percaya, jangankan gajinya mau dipotong, diminta dosanya aja ngga mau dikasih. (RM, 28/11/08).

Komentar:

Sudah rusak sistemnya ditambah rusak para pejabatnya lagi, sudah saatnya ganti sistem & pemimpin-pemimpin yang amanah yang lahir dari kandungan perjuangan ideologis .

18 Oktober 2008

Akibat Krisis Global,

Akibat Krisis Global, Satu Milyar Manusia Terancam Mati Kelaparan



ImageSejumlah lembaga internasional mengungkapkan rasa kekhawatirannya atas terus meningginya jumlah penduduk miskin di dunia. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dunia mengakibatkan1 milyar manusia pada 2009 terancam kelaparan. Seribu orang juga dilaporkan tewas setiap harinya akibat kekurangan gizi. Hal ini disampaikannya ketika memperingati hari pangan sedunia yang jatuh pada 16 Oktober.
“Indikator Kelaparan”, sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Institute Riset Kebijakan Pangan Global di AS, baru-baru ini, mengatakan, bahwa data jumlah orang-orang kelaparan meningkat. Pada tahun 2007 mencapai 848 jutar orang menjadi 923 juta jiwa untuk tahun 2008. Sementara sebanyak 25 ribu manusia mati setiap harinya akibat menderita gizi buruk, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak.

Para analis memperkirakan jumlah orang lapar dunia akan mencapai 1 milyar orang pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan sejumlah negara-negara kaya akan mengurangi subsidinya kepada negara-negara miskin dan berkembang. Negara-negara kaya akan lebih banyak mengarahkan aset finansialnya untuk membenahi sektor perbankan dan keuangan yang kolaps akibat krisis global.

Menurut laporan tersebut, krisis kelaparan akan mengenai 88 negara sebagian besar berada di benua Afrika, Amerika Latin dan Asia Tengah. Para analis mengkategorikan 33 negara ke dalam kondisi " sangat berbahaya".

Laporan tersebut menyebutkan bahwa 1 milyar manusia itu tidak seluruhnya menanggung kesalahan kelangkaan pangan. tapi krisis pangan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain, bencana alam, perang dan konflik, perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya kekeringan parah dan bencana banjir, disamping akibat tindakan spekulan di pasar dunia dan persaingan industri bio energi.

Meski harga sejumlah bahan biji-bijian seperti gandum dan jagung mengalami penurunan, tapi harganya untuk saat ini telah meningkat 62 persen dibandingan dengan harga pada tahun 2002.

Theresa Kafaro, Peneliti pada Pusat Oksham Inggris, LSM yang bergerak di bidang peningkatan pangan, mengatakan, saatnya negara-negara dan pemerintahan untuk memperbesar peran negara di sektor pertanian dan sentralisasi kebijakan. Hal ini, menurut Theresa, sangat penting dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi rakyat di bidang pemenuhan kebutuhan pangan.

Dia mengecam keras, kecenderungan pasar pangan saat ini yang mengarah pada pengurangan peran negara di sektor pertanian dan pangan, sebaliknya memperbesar peran swasta.

" liberalisasi sektor pertanian seperti ini, yang telah membawa petaki bagi jutaan manusia tak berdosa yang mati kelaparan akibat krisis harga pangan dunia", tegas Theresa.

Di saat harga pangan dunia meningkat tajam, namun ironisanya, perusahaan-perusahaan raksasa dibidang produksi makanan justru meraup keuntungan yang berlipat.

Dalam laporannya, Oksham menyebutkan, laba bersih yang diperoleh perusahaan raksasa, seperti Nestle mengalami peningkatan sebesar 9 persen dibandingkan tahun lalu. Hal yang sama juga dialami perusahaan Monsanto untuk proudksi biji-bijian, meningkat 26 persen hingga mencapai 3,6 milyar dollar

masiroh

HTI Demo Tolak Sistem Keuangan Ribawi



ImageSekitar seratus aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa dalam rangka menyongsong keruntuhan Kapitalisme dan menolak sistem keuangan ribawi. Nampak pula para peserta aksi membawa beberapa poster bertuliskan antara lain “Kapitalisme di Ambang Kehancuran, Kembali kepada Syariah”, “Tolak Sistem Keuangan Ribawi”, dan “Kembali kepada Dinar & Dirham”. Aksi ini digelar di depan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (16/10).

Dalam orasinya, Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menyatakan sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis saat ini tengah berada di tepi jurang yang dalam. Hal tersebut disebabkan sistem ekonomi yang diikuti hampir di seluruh negara di dunia ini telah menghapuskan emas sebagai cadangan mata uang.

Sehingga menyebabkan dollar AS mendominasi perekonomian global. Akibatnya, goncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di AS pasti akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara-negara lain.

Hal lain yang mengakibatkan kehancuran sistem kapitalisme adalah karena sistem ini berbasis pada riba dan judi. Hutang-hutang ribawi (bunga berbunga) telah menciptakan masalah perekomian yang besar, hingga kadar hutang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu. Akibatnya hutang ini tak terbayar.

Sementara praktek judi yang dilakukan di lantai bursa, menurut Ismail, memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. “Semuanya terus berjalan dan berjalan, sampai terkuak dan menjadi malapetaka ekonomi,” ujar Ismail.

Ketiga hal yang menjadi penyebab hancurnya sistem ekonomi kapitalis tersebut justru sangat ditentang oleh sistem ekonomi Islam. Islam telah secara tegas menolak riba dan judi. Islam pun menetapkan emas dan perak atau dinar dan dirham sebagai mata uang yang nilainya tak gampang berubah.

Oleh karenanya, setelah terbukti nyata sistem ekonomi kapitalis mengalami kehancuran, maka alternatif satu-satunya adalah dengan menerapkan syarian dan menegakkan khilafah. Ismail kemudian menyerukan pada kaum muslimin untuk bersatu memperjuangkan syariah dan khilafah sebagai pengganti pasca keruntuhan kapitalisme kelak.

“Tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri umat Islam dimana pun berada, khususnya di negeri ini, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh bagi tegaknya Islam melalui tegaknya syariah dan khilafah,” tandasnya.

Ganti Sistem Kapitalisme dengan Islam!

Krisis keuangan dunia saat ini menunjukkan bukti nyata bahwa sistem kapitalisme telah gagal. Hampir 200 tahun diterapkan, sistem ini tidak mampu mengatasi kemiskinan dan menjaga keseimbangan ekonomi dunia. ‘’Ini sistem yang jelek sekali dan harus diganti. Sistem ribawi ini tak pernah bisa menyejahterakan dunia,’’ kata Yudi Ismail, praktisi ekonomi dalam jumpa pers yang diadakan DPP HTI di Jakarta, Rabu (15/10).

Ia menguraikan, sistem ini hanya memihak para pengusaha. Kasus keuangan Amerika Serikat saat ini sebagai contoh. Yang ditolong pemerintah AS pertama kali adalah dunia perbankan, bukan masyarakat. Hal yang mirip terjadi di Indonesia dalam kasus BLBI. Selain itu, sistem ini ditopang dengan transaksi-transaksi yang bersifat maya, dan sama sekali tidak terkait dengan sektor riil. ‘’Maka begitu kredit macet, maka semua macet. Karena ini menyangkut transaksi derivative,’’ tandasnya.

Tampil pula dalam jumpa pers itu Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deny Daruri. Menurutnya, krisis keuangan ini sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat dan diekspor ke seluruh dunia. Tujuannya adalah AS ingin mengambil untung dari krisis yang ada untuk menutupi krisis ekonomi dalam negeri yang teramat parah.

Krisis di AS itu dipicu oleh macetnya kredit perumahan di AS. Sebelumnya AS mengalami deficit investment gap dalam perang Afganistan sebesar 150 milyar dolar dan perang Irak sebesar 500 milyar dolar AS. Sementara pemerintah AS hanya menganggarkan 700 milyar dolar untuk mem-bill out yang mengalami kerugian akibat kasus kredit macet tersebut. Menurut Deny, ini tidak mencukupi. Makanya, Amerika berusaha menginvestasikan dana sebesar 700 milyar dolar tersebut ke pasar dunia untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat guna menutupi defisit keuangan mereka.

‘’Ini adalah economic war, yang sengaja diciptakan oleh AS untuk menghancurkan dunia demi kepentingan dalam negeri AS,’’ tandas Deny. Ia menambahkan berbagai indikasi terakhir di bursa saham menunjukkan ke arah sana, seperti mengalirnya dana-dana tak jelas yang diduga dari AS untuk membeli saham-saham yang sedang jatuh dan naiknya harga saham di berbagai belahan dunia secara bersama-sama.

Sayangnya, kata Deny, pemerintah Indonesia ikut terjebak dalam permainan itu. Tim ekonomi mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan Amerika seperti mem-buy back saham dengan mengerahkan dana BUMN. “Tidak ada solusi radikal, justru kita terjebak dalam permainan Amerika,’’ katanya.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menjelaskan, sistem kapitalis sudah cacat sejak dari awalnya. Sistem ini berpangkal pada riba dan judi. Sistem ribawi menjadi basis ekonomi mereka dan diwujudkan dalam dunia perbankan. Sedangkan judi dipraktekkan dalam bursa saham. ‘’Makanya kalau mau kita selamat, stop riba dan stop judi. Bursa saham ditutup saja, toh gak ada gunanya bagi rakyat,’’ kata Ismail.

Selain itu, sistem ekonomi kapitalis juga cacat karena menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang dan dimasukkannya dolar sebagai pendamping mata uang dalam perjanjian Bretton Woods setelah perang Dunia II. Tidak hanya itu, sistem ini tidak memperhatikan sistem kepemilikan.

Karena itu, Jubir HTI menegaskan sistem kapitalis harus diganti dan dihapus secara total dari muka bumi. Tidak ada alternative lain yang bisa menggantikan kecuali dengan sistem ekonmi Islam. ‘’Kita tidak akan selamat tanpa Islam,’’ tandasnya.

Menurutnya, bukti-bukti dan tanda-tanda kehancuran kapitalisme telah demikian jelas. ‘’Maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri umat Islam di mana pun berada, khususnya di negeri ini, untuk berjuang sungguh-sungguh bagi tegaknya Islam melalui tegaknya syariah dan khilafah. Hanya inilah yang mampu mengantarkan dunia kepada kebaikan yang nyata,’’ tegasnya.
sumber www.hizbut-tahrir.or.id